Raker Komisi IV DPRD Badung, Soroti Penambahan Jumlah Penerima Bantuan Hari Raya
MANGUPURA, iBaliNews.Com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Badung Tahun Anggaran 2025, Senin, (13/4).
8 OPD yang hadir yakn Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, Direktur RSD Mangusada, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, Kepala Bagian Kesra,Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora).
Raker dipimpin Ketua Komisi IV, I Nyoman Graha Wicaksana didampingi Wakil Ketua I Made Suwardana serta Anggota Komisi IV DPRD Badung, yakni I Nyoman Sudana, I Gede Suraharja dan I Wayan Joni Pargawa.
Fokus utama pembahasan Raker yakni evaluasi serapan anggaran tahun 2025, sekaligus perencanaan program kerja tahun 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana ditemui usai raker menyampaikan bahwa OPD yang berada di bawah komisinya memiliki peran penting dalam mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Badung yang tertuang dalam Sapta Kriya Adi Cipta.
“Jadi disektor kami Komisi IV itu ada Bantuan Sosial (Bansos), Hari Raya dan juga ada reward kepada Usia Harapan Hidup (UHH) serta juga program pendidikan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya,” Ujar Graha Wicaksana.
Graha Wicaksana juga menjelaskan, secara umum pelaksanaan program OPD pada tahun 2025 telah berjalan baik. Salah satu contoh nyata adalah program Bantuan Hari Raya yang menjadi prioritas dan akan ditingkatkan pada tahun 2026.
“Itu yang menjadi salah satu sebagai prioritas utama dan tahun 2026 ini akan ada peningkatan yang semula penerimanya adalah 98 ribu menjadi 104 ribu,” ujarnya lagi.
Menurutnya, Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan bertambahnya jumlah Kepala Keluarga (KK) baru di Kabupaten Badung.
Kemudian di sektor pendidikan, Graha mengungkapkan berbagai program, seperti pelatihan bahasa Inggris bagi masyarakat juga dinilai berjalan optimal dengan eksekusi yang baik oleh OPD terkait.
Meski demikian, menurut Graha masih terdapat sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah belum tercapainya status Kabupaten Layak Anak bagi Badung.
“Program kerja OPD tahun 2025 sudah berjalan dengan baik. Cuma ada beberapa hal, seperti mengapa Badung tidak bisa masuk menjadi Kabupaten Layak Anak? kan begitu, salah satunya, pertama, belum bisa menyediakan Rumah Singgah yang nantinya bisa memfasilitasi untuk anak-anak,” terangnya.
Lebih lanjut, Politisi asal Kuta ini menambahkan, keterbatasan pembangunan fasilitas ramah anak menjadi kendala, karena membutuhkan sinergi lintas OPD.
“Jadi, penjelasan dari Bapak Kadis P2KBP3A Badung, dari satu poin itu yang kurang. Hal ini kami dorong supaya pemerintah melakukan prioritas Taman Kreatif dan Taman Anak, yang salah satunya menjadi program kerja Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung terpilih agar bisa dilaksanakan pada tahun 2026 ini,” kata Graha Wicaksana.
Untuk itu, Lanjut Graha pihaknya dari Komisi IV DPRD Badung berharap upaya tersebut dapat segera direalisasikan guna memenuhi indikator penilaian Kabupaten Layak Anak di masa mendatang.
Editor : Landep
