Terkait Persoalan Tidak Sinkronnya NISN dengan NIK, DPRD Badung Dorong Pemanfaatan Data Tunggal
BADUNG, iBaliNews.Com – Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana menanggapi adanya keluhan masyarakat terkait tidak sinkronnya Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SD dan SMP.
Graha Wicaksana menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Badung untuk mengawal berbagai kendala teknis selama proses SPMB berlangsung.
Ditambahkannya bahwa pemerintah sudah membuka layanan pengaduan melalui satuan tugas dan WhatsApp untuk memfasilitasi masyarakat yang mengalami kendala administrasi saat pendaftaran sekolah.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah aduan yang diterima pemerintah diperkirakan mencapai 100 sampai 200 laporan aduan.
Politisi asal Kuta ini menyampaikan permasalahan tersebut kerap terjadi berulang setiap tahun. Untuk itu dirinya berharap kedepan ada sistem data tunggal yang terintegrasi agar masalah serupa tidak terus berulang.
“Tentu dengan adanya keluhan seperti ini perlu adanya sinkronisasi ya dari perangkat daerah terkait sehingga nanti bisa ada satu data tunggal yang nanti dapat dimanfaatkan semua perangkat daerah” Ujar Graha Wicaksana belum lama ini di Badung.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menyoroti situasi data yang selama ini terpisah dan terpecah antara data perangkat daerah satu dengan perangkat daerah lainnya.
“Nah ini harapan kami agar ada sinkronisasi data sehingga nanti ada program dari pemerintah terdapat data yang valid” tambah Graha.
Terkait pelaksanaan SPMB, Pria yang akrab disapa GW ini menegaskan agar siswa dapat diakomodir secara merata. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan siswa di satu sekolah.
“Apapun kebijakan pemerintah tetap harus bisa mengakomodasi semua siswa, sehingga semua mendapatkan sekolah dan tidak terjadi penumpukan siswa di satu sekolah” Pungkas Graha Wicaksana*
Editor : Landep
