DPRD Badung Tegaskan Pembahasan RAPBD 2027 Sesuai Aturan, Soroti Krisis Air Bersih di Wilayah Selatan
BADUNG,iBaliNews.Com – Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikannya usai memimpin rapat paripurna terkait agenda jawaban pemerintah atas usulan dari masing-masing fraksi di DPRD Badung, senin (09/11/2026). Menurut polisiti asal Kuta ini seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan, usul, saran, hingga kritik konstruktif yang kemudian dijawab secara langsung oleh pihak pemerintah.
”Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 9 ayat 3, disebutkan bahwa sebelum dewan menyetujui dan mengambil keputusan terkait Raperda yang diberikan oleh Bapak Bupati beserta jajarannya, tentu terlebih dahulu harus melalui pembahasan mendalam,” ujar Anom Gumanti.
Mekanisme Penganggaran dan Penguatan Infrastruktur
Anom Gumanti menjelaskan, setelah dewan merangkum seluruh usul, saran, dan kritik konstruktif, pihak eksekutif memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban resmi. Selanjutnya, DPRD Badung akan melanjutkan mekanisme melalui rapat banggar (badan anggaran) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum nantinya ada penandatanganan dan persetujuan bersama terkait RAPBD menjadi APBD.
Terkait dengan produk hukum lain seperti peraturan daerah tentang penataan penduduk, ia menegaskan bahwa aturan tersebut akan tetap mengacu pada undang-undang nasional yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna menghindari konflik antaraturan di daerah.
Solusi Krisis Air Bersih di Badung Selatan
Dalam kesempatan yang sama, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti persoalan krusial mengenai kebutuhan air bersih di wilayah Badung Selatan yang kerap menghadapi kendala, terutama saat musim kemarau di mana Bendungan Estuari belum mampu menampung air secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebagai langkah jangka panjang, ia mendukung penuh rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dengan catatan studi kelayakan (feasibility study) serta analisis dampak lingkungan (AMDAL) harus jelas dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar.
”Kebutuhan air kita jauh di atas kapasitas eksisting saat ini. Maka langkah seperti SPAM Regional ini wajib didukung, asalkan feasibility study dan AMDAL-nya jelas serta tidak mengganggu lingkungan,” pungkasnya. (iB1/ Lan)
