KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026, DPRD Badung Dukung Program Belanja Infrastruktur
MANGUPURA,iBaliNews.Com – DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Badung atas Rancangan Perubahan KUA-Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026, Kamis, 13 Agustus 2026, di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Sekretariat DPRD Badung.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta serta dihadiri seluruh Anggota DPRD Badung.
Dari pihak eksekutif, turut hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Ida Bagus Surya Suamba, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda Badung serta para undangan lainnya.
Rapat Paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan perubahan kebijakan anggaran Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menilai peningkatan porsi anggaran infrastruktur menjadi salah satu poin penting dalam perubahan KUA-Perubahan PPAS 2026.
Lebih lanjut, Anom Gumanti menyatakan pembahasan Rancangan Perubahan KUA-Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 menunjukkan porsi Belanja Infrastruktur Badung meningkat hingga 59,80 persen.
Dijelaskannya, kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat fasilitas publik, khususnya infrastruktur jalan yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat maupun aktivitas dunia usaha.
“Kita hormati, kita hargai dan kita dukung tentunya Bapak Bupati, sebab pembangunan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan penting bagi Badung. Infrastruktur yang memadai tidak hanya menunjang mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan usaha yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Kabupaten Badung” Ujar Anom Gumanti usai Rapat Paripurna.
Meski memberikan apresiasi, DPRD Badung juga mengingatkan Pemerintah Daerah agar peningkatan belanja dan kebijakan pembiayaan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
“kami tetap memberikan saran kepada Bapak Bupati agar selalu di dalam pengelolaan keuangan daerah ini betul-betul memperhatikan kepentingan rakyat,” Ujarnya lagi.
Perhatian tersebut menjadi penting karena perubahan anggaran juga berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengelola pembiayaan dan utang.
Meski demikian, Politisi asal Kuta ini melihat kondisi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pariwisata masih menunjukkan kecenderungan positif.
Hal tersebut berdasarkan data yang dimiliki DPRD Badung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata disebut terus mengalami peningkatan setiap periode.
“Kita harus hitung kemampuan daerah kita, kemampuan bayar utangnya. Tetapi kalau kita melihat data yang kita punya, setiap triwulan ini pendapatan asli daerah kita di sektor pariwisata cenderung meningkat terus,” ungkap Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Terkait adanya penurunan pendapatan transfer, Anom Gumanti menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional. Menurutnya, Badung tidak perlu bersikap pesimistis karena daerah memiliki kemampuan untuk mengandalkan kekuatan pendapatan sendiri, sekaligus tetap memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.
“Kita juga tidak bisa pesimis masalah itu. Apapun itu, kita bersyukur di Badung ini sampai memiliki kemampuan secara mandiri, juga ada sokongan pemerintah pusat,” kata Anom Gumanti. (iB2)
Editor : Adi Purnama
