DPRD Badung Sepakati APBD Perubahan 2026 Dukung Porsi Anggaran Infrastruktur Capai 59,23 Persen
MANGUPURA, iBaliNews.Com– DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna kedelapan masa persidangan pertama tahu sidang 2026-2027 dengan agenda Pengambilan Keputusan, Penandatanganan Berita Acara/Nota Kesepakatan dan Sambutan Bupati Badung terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Jumat (18/9/2026).
Rapat P dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II, I Made Wijaya dan Wakil Ketua III I Made Sunarta serta dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Badung.
Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menyampaikan apresiasi atas ketepatan waktu pengesahan sesuai dengan regulasi PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mewajibkan pengambilan keputusan bersama dilakukan pada bulan September.
Pihaknya mendukung penuh fokus belanja pemerintah daerah yang menitikberatkan pada infrastruktur jalan.
“Konteks pembangunan yang menjadi prioritas adalah infrastruktur sampai 59,23 persen, ini sangat luar biasa. Sebagian besar alokasi ini untuk pembebasan lahan. Astungkara proses pembebasan lancar di 2026 sehingga tahun 2027 kita sudah melangkah pada tahap fisik pembangunan jalan, dan di tahun 2028 secara perlahan kondisi kemacetan di Badung bisa teratasi,” kata Anom Gumanti.
Sementara Bupati Adi Arnawa mengungkapkan bahwa belanja di sektor infrastruktur menyedot porsi hingga 59,23 persen dari total belanja pada Perubahan APBD 2026. Langkah agresif ini diambil sebagai respons konkret pemerintah daerah dalam mengurai permasalahan krusial wilayah, termasuk kemacetan di titik-titik strategis.
“Pembahasan rencana perubahan ini sangat berjalan lancar. Ini menunjukkan bahwa misi kita antara eksekutif dengan legislatif benar-benar sejalan, karena bagaimanapun juga kita tetap komitmen untuk fokus pada pembangunan infrastruktur. Ada beberapa belanja yang sangat strategis, terutama pengadaan di tempat-tempat strategis. Ini persiapan kita untuk menghadapi tantangan tahun-tahun ke depan yang cukup berat,” ujar Adi Arnawa
Ia menambahkan, seluruh Perangkat Daerah diminta segera mempercepat proses administrasi dan teknis agar anggaran yang disepakati dapat tereksekusi secara optimal, tepat waktu, tepat sasaran, serta berpedoman pada prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel dan efisien. Dokumen rancangan ini selanjutnya langsung dikirim ke Gubernur Bali untuk menjalani proses evaluasi sebelum resmi disahkan.(Ib 1 / Lan)
