Bertemu Kajati Bali, Bupati Jembrana Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
JEMBRANA, iBaliNews.Com – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Setiawan Budi Cahyono, di Lounge Kejaksaan Tinggi Bali, Rabu (21/10).
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat koordinasi antarlembaga, menjaga kondusivitas daerah, serta menyelaraskan langkah penegakan hukum demi mendukung pembangunan di Kabupaten Jembrana.
Bupati Kembang Hartawan menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Korps Adhyaksa sangat vital dalam mengawal setiap program pembangunan agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Sinergi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Kejaksaan Tinggi Bali adalah fondasi penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami berkomitmen untuk terus bermitra secara harmonis demi mendukung pembangunan daerah,” ujar Bupati Kembang.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut, Bupati Kembang hadir bersama Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Ketua Pansus HPL Gilimanuk DPRD Jembrana I Ketut Suastika, serta tokoh masyarakat Gilimanuk.
Selain mendiskusikan aspek penguatan hukum secara umum, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk berkoordinasi terkait konsultasi hukum penataan dan kejelasan status upaya masyarakat di kawasan Gilimanuk untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas tanah yang telah mereka tempati secara turun-temurun.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono menyambut positif kunjungan Bupati Jembrana dan jajaran. Kejaksaan Tinggi Bali siap bersinergi, memberikan pendampingan hukum, serta mendukung langkah Pemkab Jembrana dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui penguatan sinergi hukum ini, Pemkab Jembrana optimistis koordinasi lintas instansi akan semakin harmonis, sekaligus mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penyelesaian berbagai isu strategis di daerah. (Ril / ib1)
