Raker Komisi I DPRD Badung Soroti Persoalan Kekurangan SDM, Minta Pemerintah Pusat Beri Kewenangan Rekrut Pegawai
MANGUPURA, iBaliNews.Com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas berbagai persoalan mendesak di wilayah Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026) di ruang Gosana lt 2 Sekretariat DPRD Badung.
Adapun OPD yang hadir yakni BKPSDM, DPMPTSP, SatpolPP, Kesbangpol dan Disdukcapil.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara didampingi sejumlah anggota yakni I Made Rai Wirata, I Wayan Puspa Negara dan I Made Tomy Martana Putra.
Ditemui usai Raker, Lanang Umbara mengungkapkan ada dua isu utama yang menjadi sorotan, yakni krisis sumber daya manusia (SDM) serta persoalan sarana dan prasarana yang belum terealisasi.
Politisi asal Pelaga tersebut menyampaikan bahwa Kabupaten Badung saat ini mengalami kekurangan SDM yang cukup signifikan. Idealnya, jumlah pegawai atau tenaga kerja di Badung ditunjang oleh sekitar 22.000 orang. Namun, saat ini pegawai yang ada baru berjumlah sekitar 16.000 orang, sehingga terdapat kekurangan sekitar 6.000 pegawai.
”Kekurangan 6.000 sumber daya manusia ini terjadi di semua lini, mulai dari guru, staf administrasi di sekolah-sekolah, pelayanan kesehatan dari puskesmas hingga rumah sakit, hingga satuan Pol PP dan pemadam kebakaran,” ujar Lanang Umbara
Untuk mengatasi persoalan ini, DPRD Badung telah meminta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk mendampingi langsung ke pusat guna meminta arahan, petunjuk, serta kebijakan agar pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam mengangkat pegawai baru.
”Kalau memang pusat tidak bisa memberikan tunjangan atau gaji, tetapi diberikan kewenangannya kepada kami di Pemerintah Kabupaten Badung, kita sebenarnya siap untuk hal itu,” tambahnya.
Selain masalah SDM, rapat kerja tersebut juga menyoroti masalah sarana dan prasarana, khususnya kendaraan dinas operasional Satpol PP yang banyak sudah rusak atau berlubang. Lanang Umbara menyebutkan bahwa pihak Satpol PP sebenarnya sudah mengajukan permohonan pengadaan kendaraan sejak tahun 2023, namun hingga kini belum juga terealisasi.
Kendala ini diduga berkaitan dengan keterbatasan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung serta skala prioritas anggaran yang ada. DPRD Badung berencana menelusuri akar permasalahan tersebut agar kendaraan operasional yang krusial untuk pengamanan dan ketertiban ini bisa segera mendapatkan penanganan.
Seluruh catatan dan hasil pembahasan dari rapat kerja ini selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk ditindaklanjuti.
“Hal ini akan menjadi catatan bagi kita untuk dirumuskan menjadi sebuah rekomendasi serta kesimpulan hasil rapat kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang diampu oleh TAPD Kabupaten Badung” Pungkas Politisi PDI Perjuangan tersebut. (Ib1 / Lan)
