DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan APBD 2027 dan 3 Ranperda
MANGUPURA, iBaliNews.Com— DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD mengenai tiga usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta satu dokumen penganggaran daerah, rabu (11/11/2026) di ruang sidang utama kantor DPRD Badung.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti ditemui usai acara menjelaskan bahwa tahapan ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 312 Ayat 1. Aturan tersebut menyebutkan bahwa selambat-lambatnya satu bulan atau 30 hari sebelum tahun berakhir, DPRD bersama bupati harus sudah memutuskan dokumen penganggaran daerah, yakni APBD tahun berikutnya.
”Jadi selambat-lambatnya satu bulan atau 30 hari sebelum tahun berakhir, kami di DPRD bersama Bupati harus sudah memutuskan yang namanya dokumen penganggaran daerah yaitu APBD tahun 2027 ini,” ujar I Gusti Anom Gumanti dalam keterangannya.
Proses penyusunan ini juga berpedoman pada sejumlah aturan pendukung lainnya, antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan APBD Tahun 2027.
Politisi asal Kuta ini menambahkan, seluruh rangkaian proses pembahasan hingga tingkat persetujuan telah berjalan dengan baik serta memperhatikan landasan hukum yang berlaku. Diharapkan setelah 1 Januari, APBD 2027 sudah dapat diberlakukan setelah melalui tahapan evaluasi dari Gubernur Bali.
Sementara itu, tiga Raperda lainnya akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Bali. Pihaknya berharap penetapan APBD 2027 ini mampu memberikan asas manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Badung.(ib1/Lan)
