Pemerintahan

Komisi I DPRD Badung Raker Bersama 11 OPD Bahas LKPJ Bupati Tahun 2025

MANGUPURA, iBaliNews.Com– Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan agenda utama yakni pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2025 di Ruang Gosana II Gedung DPRD Badung, Kamis, (09/04/2026).

11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang raker bersama Komisi I yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pertanahan, Dinas Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung. 

Raker dipimpin Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara didampingi  Wakil Ketua II Komisi I DPRD Badung I Wayan Loka Astika, Sekretaris I Komisi I DPRD Badung I Putu Dendy Astra Wijaya, Sekretaris II Komisi I DPRD Badung I Made Rai Wirata beserta anggota Komisi I DPRD Badung, yaitu I Putu Sika Adi Putra dan I Wayan Puspa Negara.

Baca Juga:  Kadis LHK Bali Klarifikasi Truk Sampah yang Terekam di TPA Suwung, Tegaskan Tidak Masuk Zona Pembuangan

Ditemui usai Raker, Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara menyampaikan pihaknya menilai serapan anggaran tahun 2025 dari 11 OPD mitra kerja sudah termasuk cukup baik. 

“Hasilnya cukup bagus, karena kita sudah mengevaluasi juga terkait dengan program-program yang sudah terlaksana, tentunya juga program program yang terkendala, sehingga ada serapan serapan daripada belanja. Kita sesuai dengan program itu ada yang tidak mencapai target itu menjadi evaluasi kita,” Ungkap Lanang Umbara.

Lebih lanjut Lanang mengungkapkan  serapan anggaran di masing masing-masing OPD tersebut sudah mencapai 75 persen sampai 90 persen sudah berjalan.

“Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak mencapai 100 persen, itu karena ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan efisiensi dan juga ada tunjangan-tunjangan pegawai yang sudah pensiun begitu juga yang dari pegawai kontrak sudah beralih ke PPPK,” Ujar pria asal Pelaga tersebut.

Baca Juga:  Bupati Satria Pimpin Nganyarin di Pura Besakih dan Pura Ulun Danu Batur

Tak hanya itu, Lanang Umbara juga memberikan sejumlah masukan kepada OPD tersebut untuk meningkatkan kinerja. Walaupun kinerja sudah bagus, namun tetap diingatkan maupun diberikan masukan guna penyempurnaan kinerja-kinerja di masing-masing OPD, terutama untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Badung. 

“Begitupun ketika ada kendala-kendala tentunya kita akan fasilitasi dari DPRD Kabupaten Badung, khususnya di Komisi I untuk kita fasilitasi ke pimpinan pimpinan mereka, baik di bidang anggaran ataupun didalam kebijakan kebijakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Badung,” terangnya lagi.

Lanang Umbara mengungkapkan Komisi I memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung, diantaranya peningkatan pelayanan serta  peningkatan sarana dan prasarana. Pasalnya, disisi lainnya juga, banyak sarana dan prasarana baik itu fasilitas di Kantor maupun fasilitasi kendaraan. 

“Kendaraan itu dalam artian untuk operasional kerja misalnya seperti truk sampah, kendaraan operasional Satpol PP untuk melakukan mobile terkait menjaga Kamtibmas di Kabupaten Badung. Begitu juga sarana-sarana lainnya, yang perlu kita tingkatkan agar Kabupaten Badung ini mampu menjaga keamanan, kenyamanan, kepariwisataan dan seluruh masyarakat Kabupaten Badung. Nah, itu yang akan menjadi catatan dan akan menjadi rekomendasi kita berdasarkan hasil rapat hari ini,” Tegasnya.

Baca Juga:  Komisi II DPRD Badung Raker Dengan 4 OPD Bahas LKPJ Bupati Tahun 2025

Terkait dengan adanya kekurangan pegawai di Kabupaten Badung, Politisi PDI Perjuangan tersebut sudah menyampaikan kepada BKPSDM Badung untuk bisa segencar-gencarnya melobi ke Pusat, sehingga di Kabupaten Badung ini diberikan Diskresi atau kekhususan, khususnya didalam mengangkat pegawai.

“Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Badung ini adalah barometernya atau urat nadinya perekonomian Bali. Yang kedua, Badung ini adalah wajah nasional di tingkat internasional. Artinya Bali ini adalah wajahnya Indonesia di Internasional khususnya mengenai di bidang kepariwisataan di Badung. Tentu, itu dijaga dengan baik. Nah, kita menjaga dengan baik itu tentunya perlu sumber daya manusia yang juga memadai, cukup dan mumpuni,” pungkas mantan perbekel Pelaga Petang tersebut.

Editor : Landep

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *