DENPASAR,iBALINEWS.COM – Pemerintah Provinsi Bali resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00 per bulan. Angka ini mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.351.828,00 atau sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp3.207.459,00.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, pada Jumat (20/11/2026) atau bertepatan dengan hari baik Sukra Umanis, Ukir sekaligus peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.
Selain UMP, Gubernur Wayan Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 khusus untuk sektor Hotel Bintang (sesuai kode KBLI Tahun 2025) sebesar Rp4.644.907,00 per bulan. Kebijakan pengupahan baru ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Akomodasi Aspirasi Serikat Pekerja dan Pendekatan KHL
Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan bahwa keputusan progresif ini diambil setelah mempertimbangkan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026, serta menampung aspirasi langsung dari para pekerja.
Sebelumnya, pada 21 Oktober dan 20 November 2026, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Koster agar perhitungan UMP memakai pendekatan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan tidak menggunakan formula pengupahan biasa. FSPM juga meminta agar UMP ditetapkan sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali.
”Dengan memperhatikan aspirasi tersebut dan rekomendasi Dewan Pengupahan, diputuskan UMP Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00,” ujar Wayan Koster dalam keterangan resminya.
Berdasarkan data Pemprov Bali, besaran KHL untuk tahun 2027 yang ditetapkan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp5.604.481,00. Dengan penetapan UMP sebesar Rp4,55 juta lebih tersebut, rasio UMP terhadap KHL mencapai 81,35 persen.
”Angka perbandingan ini sudah masuk kategori memenuhi Kebutuhan Hidup Layak, meningkat tajam dibandingkan rasio tahun 2026 yang hanya sebesar 61,54 persen (Rp3.207.459,00 berbanding KHL Rp5.253.107,00),” jelas Koster.
Dongkrak Daya Beli hingga Kesejahteraan PPPK
Koster menegaskan bahwa kenaikan UMP yang cukup besar ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah, serta para pekerja di sektor pariwisata.
Menurutnya, peningkatan pendapatan tersebut diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang dikonsumsi, sekaligus mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan Niskala-Sakala bagi masyarakat Bali. Ia pun menginstruksikan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, serta seluruh pelaku usaha untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.
”Diharapkan para pegawai dan para pekerja akan semakin bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas,” harap Gubernur asal Sembiran Buleleng tersebut. (iB1/Gem)
2





