Pandangan Umum Fraksi, DPRD Badung Dalami Program Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, Soroti Masalah Air Hingga Kemacetan Kuta Selatan
BADUNG, iBaliNews.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung terus memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Empat ranperda, kamis (05/11/2026) di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti ditemui usai rapat paripurna menyampaikan sejumlah pandangan umum dari masing-masing fraksi di DPRD Badung yang meliputi Fraksi Golkar, Gerindra, serta PDI Perjuangan. Dari berbagai pandangan umum tersebut, dewan merumuskan beberapa saran penting terkait pembangunan daerah, salah satunya mengenai penanganan krisis air bersih.
“Pertemuan hari ini berfokus pada penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi di Badung, yang terdiri dari tiga fraksi yaitu Fraksi Golkar, Gerindra, dan PDI Perjuangan” Kata Anom Gumanti
Anom Gumanti lanjut menyampaikan dari rangkuman Pandangan Umum Fraksi, Dewan mendorong pihak direksi Perumda Tirta Mangutama agar dapat menerapkan teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) untuk mengolah air laut menjadi air bersih. Langkah ini dinilai penting mengingat sebelumnya pemenuhan air di wilayah Badung Selatan hanya mengandalkan dam estuari.
“Dewan mendorong agar pihak direksi melaksanakan atau menerapkan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mengolah air laut menjadi air bersih”. Ujar Anom Gumanti.
Dengan adanya penyertaan modal yang baru, pihak Perumda Tirta Mangutama kini juga berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai air ke wilayah Selatan.
Selain masalah air bersih, persoalan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Pecatu, Kuta Selatan, turut menjadi sorotan. Beberapa fraksi mengusulkan pembangunan jalan-jalan alternatif atau pelebaran jalan yang sudah ada agar akses pariwisata tidak terganggu.
Di samping itu, dewan juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar nilai dan kontribusinya dapat terus ditingkatkan. Terkait pendapatan Badung yang terus meningkat setiap tahunnya, DPRD Badung mengingatkan agar tata kelola pemerintahan dan penganggaran tetap dilaksanakan secara tepat guna, tepat sasaran, serta realistis demi kesejahteraan masyarakat. (iB1/Lan)
