Mitigasi Risiko Dalam Pariwisata Sebagai Strategi Untuk Keberlanjutan

Oleh:

Dr. I Made Darsana, SE.,MM.

Dosen: Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

Sektor pariwisata Indonesia, yang diproyeksikan menjadi pilar utama ekonomi nasional dengan kontribusi hingga 8% terhadap PDB pada tahun 2025, menghadapi tantangan kompleks di wilayah-wilayah di luar Bali. Dengan peningkatan kunjungan wisatawan nusantara sebesar 29,72% pada Juli 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, serta fokus pemerintah pada pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, kesiapan mitigasi risiko menjadi kunci utama. Kondisi saat ini, yang ditandai oleh pergeseran preferensi wisatawan ke pengalaman berkelanjutan dan personal, harus diimbangi dengan strategi adaptif untuk menghadapi ancaman seperti bencana alam, over-tourism, dan ketergantungan pasar. Pendekatan ini tidak hanya melindungi aset pariwisata, tetapi juga memastikan pertumbuhan inklusif yang melibatkan komunitas lokal dan pelaku usaha kecil.

Salah satu risiko utama yang dihadapi pariwisata di luar Bali adalah bencana alam dan dampak perubahan iklim, mengingat Indonesia sebagai negara rawan gempa bumi, banjir, longsor, dan gelombang panas ekstrem. Kejadian-kejadian ini sering mengganggu operasional, merusak infrastruktur, dan menyebabkan pembatalan perjalanan massal, dengan kerugian finansial mencapai miliaran rupiah per insiden. Wisatawan kini semakin memprioritaskan destinasi dengan protokol keselamatan yang jelas, sehingga mitigasi memerlukan sistem peringatan dini terintegrasi yang terhubung dengan aplikasi seluler untuk wisatawan dan pelaku usaha. Setiap destinasi wajib menyusun rencana kontingensi dan rute evakuasi yang jelas, dilengkapi pelatihan rutin bagi komunitas lokal serta wisatawan. Selain itu, pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti akomodasi dan jalan akses yang dirancang khusus, menjadi prioritas, sementara inovasi asuransi pariwisata berbasis blockchain memastikan transparansi dan kecepatan klaim. Kolaborasi multisektoral antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pemerintah daerah esensial untuk pemetaan risiko yang akurat dan kebijakan terpadu.

Risiko over-tourism dan degradasi lingkungan juga semakin menonjol di destinasi populer non-Bali, seperti Raja Ampat atau Bromo, di mana peningkatan kunjungan mulai menekan ekosistem dan nilai otentisitas. Hal ini berpotensi merusak terumbu karang, vegetasi alami, serta sumber daya air dan energi, sambil memicu konflik dengan komunitas lokal akibat penumpukan sampah dan tekanan ekonomi yang tidak merata. Untuk mengatasinya, penetapan carrying capacity, batas maksimum pengunjung harian, harus diterapkan secara ketat di lokasi sensitif, disertai promosi ekowisata yang menekankan konservasi dan edukasi. Pengelolaan sampah terpadu, termasuk daur ulang dan larangan plastik sekali pakai, perlu diimplementasikan di seluruh destinasi, sementara pemberdayaan komunitas lokal sebagai penjaga lingkungan memberikan insentif ekonomi langsung. Pungutan lingkungan atau retribusi konservasi dari wisatawan dapat dialokasikan untuk restorasi ekosistem, memastikan bahwa pariwisata tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian alam jangka panjang.

Ketergantungan pada pasar wisatawan tertentu dan kurangnya diversifikasi produk wisata menjadi ancaman lain yang membuat destinasi rentan terhadap fluktuasi ekonomi atau perubahan kebijakan internasional. Banyak wilayah di luar Bali masih bergantung pada segmen pasar homogen, yang dapat menyebabkan penurunan drastis kunjungan jika terjadi gejolak global. Mitigasi ini dapat diatasi melalui diversifikasi pasar, baik domestik maupun internasional, dengan strategi promosi yang disesuaikan melalui forum seperti Wonderful Indonesia Co-Branding Forum (WICF) 2025. Pengembangan produk wisata tematik, seperti agrowisata di Danau Toba, geowisata di Mandalika, atau wellness tourism di Borobudur, memanfaatkan potensi lokal untuk menarik segmen yang lebih luas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan bagi pelaku pariwisata juga krusial, memastikan pengalaman yang profesional dan berkualitas tinggi yang membedakan Indonesia dari kompetitor regional.

Tantangan implementasi digitalisasi dan kesenjangan infrastruktur semakin memperburuk risiko di daerah terpencil di luar Jawa, di mana akses informasi dan pemasaran masih terbatas. Program digitalisasi Kemenparekraf, meskipun ambisius, sering terhambat oleh infrastruktur internet yang tidak merata, menyebabkan kesulitan bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan dan bagi pelaku usaha dalam mempromosikan destinasi. Solusinya meliputi pemerataan akses internet berkualitas tinggi di desa wisata dan DPP, disertai pelatihan literasi digital untuk komunitas lokal agar mampu memanfaatkan platform online. Pengembangan aplikasi mobile user-friendly untuk informasi destinasi, pemesanan, dan interaksi wisatawan-lokal akan memperkuat ekosistem digital, memungkinkan promosi yang lebih efektif dan pengelolaan risiko real-time, seperti pemantauan cuaca atau lonjakan pengunjung. Jadi kesiapan mitigasi risiko ini membuka peluang besar bagi pariwisata Indonesia di luar Bali untuk tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif. Dengan strategi terencana yang mengintegrasikan teknologi, kolaborasi, dan pemberdayaan lokal, Indonesia dapat menjadikan dirinya sebagai destinasi tangguh yang menawarkan pengalaman unik dan bertanggung jawab, melampaui citra konvensional dan memimpin tren pariwisata berkualitas di ASEAN.

Daftar Pustaka

• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2024). Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Diakses dari. jdih.bnpb.go.id
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2024). Laporan Cuaca Ekstrem dan Dampak Perubahan Iklim di Indonesia. Diakses dari. bbmkg3.bmkg.go.id
• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (2025). Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024/2025. Diakses dari. kemenparekraf.go.id
• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (2025). Sistem Informasi Pariwisata Nasional (Sisparnas): Mitigasi Risiko. Diakses dari. sisparnas.kemenparekraf.go.id
• CNBC Indonesia. (2024). Outlook Pariwisata Indonesia 2025: 25 Tantangan Menuju Target PDB 8%. Diakses dari. cnbcindonesia.com
• Insan Wisata. (2024). Manajemen Risiko Destinasi Wisata. Diakses dari. insanwisata.id